Parepare– Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Abdul Hayat, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry. Rakor yang berlangsung pada 10 Januari 2025 di Kantor Gubernur Sulsel ini membahas sinergitas dan akselerasi pembangunan di Sulawesi Selatan tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, Pj. Gubernur Sulsel Prof. Fadjry Djufry menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta arahan yang diberikan pada rapat koordinasi nasional (rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fokus utama dalam rakor kali ini adalah untuk mempercepat pembangunan di Sulawesi Selatan, dengan penekanan pada beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Prof. Fadjry menyampaikan beberapa poin penting dari arahan Presiden Republik Indonesia, di antaranya adalah pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, rakor juga membahas isu kestabilan politik dan keamanan, ketahanan pangan untuk mengatasi ancaman krisis pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta penyediaan perumahan layak bagi masyarakat.
“Penting bagi kita untuk memastikan keberlanjutan dan percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan sinergi antara berbagai pihak. Semua sektor yang dibahas dalam rakor ini memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulsel,” ujar Prof. Fadjry Djufry dalam rapat tersebut.
Pj. Wali Kota Parepare, Abdul Hayat, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Parepare siap mendukung semua program yang telah disepakati dalam rakor ini dan terus bekerja sama dengan Pemprov Sulsel serta pemerintah pusat untuk memastikan akselerasi pembangunan berjalan dengan lancar. “Kami di Pemkot Parepare siap mendukung penuh setiap langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan Sulawesi Selatan,” ungkap Abdul Hayat.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.