Pinrang— Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Disdukcapil, Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Rabu (09/07/2025).
Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pinrang, Andi Askari, S.Pi., M.Si., didampingi jajaran staf Disdukcapil lainnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan lintas sektor, seperti tokoh masyarakat, lurah, akademisi, perwakilan pengadilan, BPJS, LSM, insan media, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Andi Askari menjelaskan berbagai hal teknis terkait pelayanan dokumen kependudukan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mengenai status pernikahan sirih (pernikahan tidak tercatat secara hukum negara).
“Masyarakat yang menikah secara sirih otomatis belum bisa dicatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) sebagai pasangan suami istri. Namun, mereka masih dapat masuk dalam KK yang sama dengan keterangan ‘keluarga lain’ atau ‘famili lain’,” jelas Andi Askari.
Ia menambahkan, penyatuan status sebagai suami istri dalam KK hanya dapat dilakukan setelah proses nikah isbat melalui Pengadilan Agama, yang kemudian menjadi dasar untuk pencatatan resmi pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama).
“Jika pasangan nikah sirih tersebut memiliki anak, maka untuk mendapatkan buku nikah dan pengakuan hukum yang sah sesuai Undang-Undang Perkawinan, mereka tetap harus menjalani proses nikah isbat terlebih dahulu,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil Pinrang dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain membahas isu teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi dan masukan dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas layanan kependudukan di Kabupaten Pinrang.