Pinrang– Pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor lain yang dianggap sebagai skala prioritas. Langkah ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Bupati Pinrang, Selasa (16/9). Menurutnya, setiap pembangunan yang dijalankan harus berlandaskan prinsip manfaat dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pagu anggaran 2026 harus benar-benar digunakan secara efisien sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran yang ada harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat layanan publik,” tegas Bupati Irwan.
Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., menambahkan bahwa infrastruktur menjadi skala prioritas karena merupakan pondasi bagi seluruh aspek pembangunan. Infrastruktur yang memadai, lanjutnya, akan memperlancar distribusi barang, membuka akses layanan dasar, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal.
“Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus memberi dampak pada masyarakat Pinrang. Belanja pegawai maupun kegiatan pembangunan harus berputar di daerah, agar ekonomi lokal ikut terangkat,” jelas Wabup Sudirman.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, A. Calo Kerrang, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran juga akan dilakukan pada beberapa kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan pos-pos anggaran lain yang masih bisa dirasionalisasi. Tujuannya adalah agar ruang fiskal yang tersedia bisa lebih banyak dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Masyarakat Kabupaten Pinrang diharapkan dapat menikmati manfaat berupa akses infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan yang merata.