Barru – Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan komitmen tegas dalam pencegahan korupsi dengan mengikuti Live Talk Show Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri secara hybrid dari Ruang Basic Kantor Bupati Barru, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Barru, A. Syarifuddin, serta diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Barru sebagai bentuk keseriusan membangun budaya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Mengangkat tema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat”, talkshow ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemendagri. Forum nasional ini menjadi ruang refleksi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi integritas di tengah dinamika dan tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa integritas seorang pemimpin berakar dari komitmen moral sejak mengucapkan sumpah jabatan. Amanah tersebut, menurutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dengan kesadaran penuh—baik dalam pengawasan institusional maupun nilai-nilai spiritual.
Senada dengan itu, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menekankan bahwa integritas tercermin dari keselarasan antara kata dan tindakan. Sementara Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, mengingatkan bahwa ujian kepemimpinan justru hadir saat tidak ada pengawasan, sehingga kejujuran dan konsistensi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Dalam forum tersebut juga diungkap tren peningkatan kasus korupsi kepala daerah pada awal 2026, termasuk sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK mengidentifikasi tiga sektor paling rawan, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan—yang selama ini menjadi titik krusial terjadinya praktik suap dan gratifikasi.
Sebagai langkah preventif, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta akselerasi digitalisasi layanan publik menjadi strategi kunci dalam menutup celah korupsi. Transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.
Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmen tanpa kompromi dalam membangun pemerintahan yang bersih. Di bawah kepemimpinan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama Wakil Bupati Abustan A. Bintang, seluruh jajaran didorong tidak hanya memahami pencegahan korupsi, tetapi juga mengimplementasikannya secara nyata dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik.
Pemkab Barru menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penguatan pengawasan internal, transparansi anggaran, serta percepatan digitalisasi layanan akan terus diakselerasi sebagai langkah konkret menutup setiap potensi penyimpangan.
Lebih dari sekadar komitmen, langkah ini menjadi gerakan kolektif seluruh perangkat daerah untuk menjaga amanah rakyat, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Barru, integritas bukan sekadar slogan—melainkan prinsip kerja yang wajib ditegakkan oleh seluruh aparatur.