Barru — Mewakili Bupati Barru. Plh Sekda Barru, Andi Syarifuddin, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke daerah harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya tenaga kerja lokal. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri diskusi publik peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei 2026, di Warkop 70.
“Investasi tidak boleh hanya besar secara angka, tetapi harus adil dan memberi manfaat nyata. Kami membutuhkan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial,” ujar Andi Syarifuddin di hadapan peserta diskusi.
Pernyataan ini mengemuka di tengah dinamika peringatan May Day di Barru yang juga diwarnai aksi turun ke jalan oleh sejumlah elemen buruh. Namun berbeda dengan itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru memilih jalur dialog sebagai medium menyampaikan kritik.
Mengangkat tema “May Day Barru: Menggugat Janji Kesejahteraan di Balik Gemuruh Investasi Daerah”, forum tersebut menjadi ruang adu gagasan antara mahasiswa, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Akademisi Dr. Kasmia Ali yang hadir sebagai pemantik menyoroti pentingnya standar kebijakan dalam arus investasi yang kian meningkat di Barru.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya nilai investasi, tetapi sejauh mana buruh terlindungi—mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga keberpihakan pada tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa regulasi yang kuat, investasi berpotensi melahirkan ketimpangan sosial baru.
Diskusi ini turut dihadiri sejumlah pejabat strategis, di antaranya Samsir (Kadis Disnaker), Jamaluddin (Asisten I), Fadli Pawae (Kadis Kesbangpol), serta Iptu Muh. Adam (Kasat Intelkam Polres Barru). Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan stabilitas sosial.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 16.00 WITA itu memperlihatkan dua wajah peringatan May Day di Barru: aksi jalanan sebagai bentuk tekanan langsung, dan forum dialog sebagai ruang pengawalan kebijakan.
Meski berbeda pendekatan, pesan yang mengemuka tetap sama—bahwa investasi dan kesejahteraan buruh tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.