Barru – Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, memanfaatkan kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sejumlah persoalan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Barru. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Selasa, 23 Juni 2026, Abustan mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan akibat berkurangnya dana transfer pusat dan meningkatnya beban belanja wajib.
Mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang sedang mengikuti agenda nasional, Abustan menjelaskan bahwa Barru merupakan kabupaten kedua terkecil di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 1.100 kilometer persegi dan jumlah penduduk hampir 196 ribu jiwa. Kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 78 kilometer dan mengandalkan sektor perikanan sebagai penyumbang utama perekonomian daerah.
Meski sektor perikanan berkontribusi sekitar 32 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barru saat ini berada di kisaran Rp60 miliar, namun sebagian besar berasal dari layanan kesehatan.
“PAD murni yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan daerah hanya sekitar Rp38 miliar,” kata Abustan.
Ia mengungkapkan, APBD Kabupaten Barru yang sebelumnya berada di atas Rp1 triliun kini tersisa sekitar Rp769 miliar. Kondisi tersebut diperparah dengan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp131 miliar, sementara daerah tetap dituntut mendukung berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
Menurut Abustan, Barru juga menghadapi tantangan dalam pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini terdapat sekitar 860 PPPK penuh waktu dan lebih dari 2.300 PPPK paruh waktu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kami harus menyiapkan anggaran kurang lebih Rp18 miliar hanya untuk pembiayaan PPPK. Sementara skema pembiayaan PPPK paruh waktu hingga kini belum memiliki kepastian,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barru juga berharap adanya penyelesaian tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp15 hingga Rp16 miliar. Persoalan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian karena dinilai berpengaruh terhadap keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
Abustan juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 30 persen sehingga masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus diperkuat agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan optimal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, mengatakan kunjungan ke Barru merupakan kunjungan kerja perdana komisinya sejak dilantik sekitar satu tahun lalu. Selain bersilaturahmi, kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025.
Menurut Azizah, salah satu catatan penting BPK berkaitan dengan Dana Bagi Hasil yang hingga kini masih menjadi harapan pemerintah kabupaten dan kota di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Persoalan DBH menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain DBH, Komisi B juga menyoroti persoalan sharing pembiayaan BPJS Kesehatan yang membutuhkan kejelasan kebijakan agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam penyusunan anggaran pelayanan kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Azizah turut meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam pendataan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Barru. Inventarisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset yang saat ini sedang dibahas DPRD Sulsel.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri jajaran Komisi B DPRD Sulsel, Asisten I Setda Barru, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Inspektorat, BKAD, serta Bagian Perekonomian Setda Barru.
Pertemuan itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam membahas berbagai tantangan pembangunan, mulai dari pengelolaan fiskal daerah, pelayanan kesehatan, hingga optimalisasi aset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.