Barru — Kementerian Sosial menilai kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kabupaten Barru menjadi yang paling maju di Sulawesi Selatan. Penilaian itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan operasional Sekolah Rakyat yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5 Kantor Bupati Barru, Rabu, 8 Juli 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Syaiful Samad yang mewakili Person in Charge (PIC) Persiapan MPLS Sekolah Rakyat Permanen Barru, Nurlina. Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang dibangun Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan perkembangan paling signifikan dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.
"Atas nama pimpinan, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru. Untuk Sulawesi Selatan, progres persiapan di Barru merupakan yang paling maju. Koordinasi yang dilakukan sangat baik dan menjadi contoh dibandingkan daerah lain," kata Syaiful.
Ia menjelaskan, Kementerian Sosial menempatkan person in charge di 93 lokasi Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia untuk memantau perkembangan di lapangan. Hasil pemantauan tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bahan evaluasi menjelang dimulainya operasional sekolah.
Meski progres dinilai baik, Syaiful mengatakan masih ada sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi, antara lain penyediaan air bersih sebagai cadangan, dukungan tenaga pendidik sesuai petunjuk teknis, layanan kesehatan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan dan tim medis Kementerian Sosial, pengelolaan sampah serta limbah dapur, hingga dukungan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan selama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
"Kami optimistis Kabupaten Barru mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Apa yang kami lihat di sini sangat luar biasa dan sangat membantu pekerjaan kami di lapangan," ujarnya.
Dalam rapat itu, Petugas Belanja Sarana dan Prasarana Kementerian Sosial, Ismail, mengatakan pengadaan perlengkapan asrama siswa dan guru diprioritaskan melalui penyedia lokal di Kabupaten Barru. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pemberdayaan pelaku usaha daerah.
Namun, menurut Ismail, proses pengadaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan stok barang dan waktu persiapan yang singkat. Karena itu, pihaknya membutuhkan data final calon siswa sebagai dasar pengadaan perlengkapan.
"Yang paling kami butuhkan saat ini adalah data final siswa, mulai dari jumlah laki-laki dan perempuan, ukuran pakaian, hingga kebutuhan khusus seperti penggunaan jilbab. Setelah data tersebut kami terima, proses pengadaan bisa langsung kami laksanakan," katanya.
Ketua Tim Transisi Sekolah Rakyat Barru, Jamaluddin, memastikan data calon siswa telah siap dan segera diserahkan kepada tim Kementerian Sosial, termasuk data ukuran perlengkapan setiap siswa.
Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Barru, perwakilan PT Waskita Karya, kepala perangkat daerah terkait, Camat Soppeng Riaja, Wakil Kepala SRT 65 Barru, dan Kepala Desa Lawallu itu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru bersama Kementerian Sosial untuk menuntaskan seluruh kebutuhan operasional sebelum pelaksanaan MPLS.