BARRU — Pembangunan tidak selalu menunggu anggaran besar. Di sejumlah wilayah Barru, persoalan akses warga justru ditangani melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam podcast IGA Radio yang menghadirkan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., bersama Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., di Ruang Barru Information Smart Center, Kantor Bupati Barru, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dalam dialog bertema “TNI AD Bersama Rakyat: Sinergi Dandim 1405/Parepare dan Pemerintah Kabupaten Barru Membangun dan Memberi Manfaat”, keduanya membahas sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penyediaan air melalui Program Manunggal Air.
Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat mengatakan kebutuhan pembangunan banyak diketahui melalui Babinsa yang sehari-hari berada di desa. Menurut dia, informasi dari masyarakat kemudian dipetakan dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah.
“Babinsa kami 1 x 24 jam ada di desa-desa. Mereka mendapatkan informasi dari hasil interaksi dengan masyarakat, kemudian data tersebut kami tindak lanjuti dan komunikasikan dengan Pemerintah Daerah,” kata Erwin.
Kondisi geografis Barru, kata dia, turut menentukan kebutuhan pembangunan. Wilayah yang membentang dari pesisir hingga pegunungan membutuhkan konektivitas jalan dan jembatan, rumah layak huni, serta akses air bersih.
Salah satu contoh kolaborasi itu adalah pembangunan Jembatan Garuda di Botte. Jembatan tersebut dibangun untuk mengatasi persoalan akses warga yang sebelumnya terganggu ketika debit air meningkat. Pembangunan jembatan juga berproses di Paddumpu, Kecamatan Balusu, serta direncanakan di Desa Jangan-jangan.
Menurut Erwin, penentuan lokasi jembatan tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik, tetapi juga dampak dan manfaatnya. Akses yang terputus, misalnya, dapat menyulitkan anak-anak menuju sekolah, petani menuju lahan, atau warga menuju pasar.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengatakan kolaborasi dengan TNI menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani seluruh kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan hanya sekadar program, tetapi bagaimana negara melalui TNI dan Pemerintah Daerah benar-benar hadir di tengah masyarakat Barru,” ujar Andi Ina.
Ia menilai pembangunan jembatan oleh TNI dapat mempercepat penanganan persoalan yang belum seluruhnya dapat masuk dalam prioritas anggaran pemerintah daerah. Selain jembatan Garuda, Bupati juga menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan Jembatan Rintis Garuda Tahap 3 di Sungai Kaladi Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, sebagai bagian dari program percepatan infrastruktur jajaran Kodam XIV/Hasanuddin.
Kolaborasi serupa dilakukan dalam penanganan rumah tidak layak huni. Bupati menyebut keterlibatan TNI dan masyarakat dapat mempercepat rehabilitasi rumah sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong.
Salah satunya melalui perbaikan 10 unit RTLH di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, yang melibatkan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Barru, dan TNI.
“Rumah yang belum tertangani bukan berarti dilupakan,” kata Andi Ina. Pemerintah, dia melanjutkan, tetap melakukan pemetaan dan menentukan prioritas sesuai kondisi warga dan kemampuan anggaran.
Persoalan lain yang dibahas adalah ketersediaan air. Menghadapi kemarau, kebutuhan air tidak hanya menyangkut rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian. Program Manunggal Air TNI AD menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air sekaligus menopang aktivitas pertanian.
Andi Ina mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sejalan dengan program pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya menjadi program yang berdiri sendiri, tetapi akan saling menguatkan dengan apa yang sedang kami pemerintah kerjakan,” ujarnya.
Bagi Andi Ina, komunikasi langsung antara pemerintah dan TNI menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan persoalan di lapangan. Laporan dari masyarakat, kata dia, akan diverifikasi dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait. Kebutuhan yang dapat ditangani segera akan diupayakan untuk dieksekusi, sementara kebutuhan dengan anggaran lebih besar akan dimasukkan dalam perencanaan berikutnya.
Erwin mengatakan komunikasi langsung dengan kepala daerah juga dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi persoalan yang memerlukan penanganan cepat.
“Kalau kita menunggu prosedur surat, sementara masyarakat membutuhkan bantuan, itu akan lama. Kalau kita bisa komunikasi langsung antara saya selaku Dandim dengan Ibu Bupati, itu malah lebih baik,” ujarnya.
Di akhir dialog, Andi Ina menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan secara administratif. Ukurannya adalah apakah hasil pembangunan tersebut benar-benar digunakan dan dirasakan masyarakat.
“Pembangunan yang berhasil itu bukan hanya selesai di atas kertas, tapi yang terpenting adalah selesai di kehidupan warganya dalam artian yang fungsional,” kata dia.
Menurut Andi Ina, jalan dan jembatan harus membuka akses menuju sekolah dan lahan pertanian, rumah harus memberikan rasa aman, sementara air bersih dan sanitasi harus sampai ke rumah tangga.
“Selama masih ada keluarga yang belum merasakan itu, maka pekerjaan kami belum selesai. Komitmen saya sederhana: turun langsung, dengar langsung, dan pastikan sampai,” ujarnya.
Erwin menutup dialog dengan mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, kolaborasi pemerintah, TNI, dan masyarakat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan agar manfaatnya tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi sampai kepada kehidupan warga, sejalan dengan visi “Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan, Sejahtera Lebih Cepat.”