BARRU — Pemerintah Kabupaten Barru menekankan pentingnya belanja produktif dan tepat sasaran dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penekanan itu disampaikan Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru untuk penyerahan rancangan KUA-PPAS 2027 di Ruang Rapat DPRD Barru, Sabtu, 10 Oktober 2026. Abustan hadir mewakili Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Barru, Muh. Aliffandi Aska, S.Pd.
Abustan mengatakan, rancangan kebijakan anggaran tersebut harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Barru 2025–2029, RKPD 2027, serta kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Keselarasan itu diperlukan agar program pembangunan memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Barru sebesar 6,31 persen pada 2027, setelah mencatat pertumbuhan 5,11 persen pada 2025. Menurut Abustan, pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya saing daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah akan mengendalikan belanja yang kurang berdampak terhadap sasaran pembangunan. Belanja modal diarahkan pada infrastruktur yang memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Sementara itu, pendapatan asli daerah akan diperkuat melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta penguatan peran BUMD.
Prioritas pembangunan 2027 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal melalui pertanian, perikanan dan UMKM, percepatan infrastruktur, pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah, serta penguatan ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
Abustan juga menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan tidak dapat hanya bergantung pada APBD. Pemerintah Kabupaten Barru akan memperluas sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, BUMD, dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan.
Penyerahan rancangan KUA-PPAS menjadi tahap awal pembahasan anggaran bersama DPRD sebelum memasuki tahapan penyusunan APBD 2027. Pemerintah daerah berharap pembahasan tersebut menghasilkan anggaran yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang paling banyak menghabiskan anggaran, melainkan pembangunan yang paling cepat mengubah anggaran menjadi manfaat,” demikian pesan yang disampaikan Abustan.
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD Barru, staf ahli dan asisten Sekretariat Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala bagian, serta camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Barru.