Barru – Pemerintah Kabupaten Barru kian serius mendorong percepatan digitalisasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Barru, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang membuka secara resmi High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Launching QRIS SIAP Pasar, Evaluasi Realisasi PAD Triwulan I Tahun 2026, serta Penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2026, di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Abustan mengapresiasi penggabungan empat agenda strategis dalam satu kegiatan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan efisiensi anggaran dan waktu yang patut menjadi contoh ke depan.
“Hari ini kita memulai acara yang efisien. Empat acara disatukan sehingga tidak terlalu banyak makan ongkos. Ke depan, tolong dicari tautan rapat yang beririsan. Jangan sampai kita hanya NATO: No Action, Talk Only,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, termasuk kepala desa, lurah, camat, hingga kepala puskesmas, diinstruksikan untuk memiliki mobile banking dan aktif bertransaksi menggunakan QRIS.
“Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita efisien, aman, dan cepat. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kalau masih ada kepala dinas yang bawa uang kontan, nilai kinerjanya akan diturunkan,” tegasnya.
Abustan juga menyoroti capaian digitalisasi Barru sebelumnya yang dinilai belum optimal. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh metode penghitungan yang hanya mencakup nasabah Bank Sulselbar, sementara mayoritas ASN menggunakan bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Ke depan, ia meminta agar pendekatan yang digunakan lebih komprehensif dan inklusif.
Meski mendorong percepatan digitalisasi, ia mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat.
Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama perbankan untuk menggencarkan edukasi melalui baliho, banner, serta pendampingan langsung di pasar-pasar.
“QRIS itu positif, tapi tidak sedikit juga risikonya. Kesalahan ketik transfer, penipuan digital itu nyata. Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” pesannya.
Di sisi lain, Wakil Bupati turut menyoroti capaian PAD Kabupaten Barru yang hingga April 2026 belum mencapai 25 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan (bottleneck) di tingkat OPD teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kesehatan, hingga sektor pariwisata.
“Semua OPD harus bergerak. Pemanfaatan aset daerah, retribusi, hingga layanan BLUD harus dioptimalkan. Jangan ada yang jalan di tempat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga masyarakat, untuk bekerja secara kolaboratif dan inovatif dalam mencapai target tersebut.
“Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Kalau kita ingin masyarakat sejahtera lebih cepat, maka kita juga harus bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan melalui Asisten Manajer Sistem Pembayaran, I Putu Khrisnayudi Widya, mengungkapkan bahwa peringkat digitalisasi Kabupaten Barru saat ini berada pada posisi 36 dari 70 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Penurunan tersebut disebabkan lemahnya aspek proses internal, khususnya dalam hal dokumentasi dan pelaporan kegiatan, meskipun edukasi kepada masyarakat dinilai cukup baik.
Ia juga menyoroti masih rendahnya penggunaan mobile banking oleh ASN Pemkab Barru serta belum dimanfaatkannya Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang telah dimiliki.
“Masalah utamanya bukan teknologi atau infrastruktur, tapi eksekusi. Failing to plan is planning to fail,” tegasnya.
Meski demikian, pihak Bank Indonesia mengapresiasi peluncuran pasar digital di Barru melalui program QRIS SIAP Pasar yang menjadi yang kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi QRIS di Barru pada Januari 2026 telah mencapai Rp13 miliar dengan lebih dari 27 ribu merchant.
Untuk mendorong perbaikan ke depan, Bank Indonesia merekomendasikan penyusunan roadmap digitalisasi tahun 2026–2030, peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan, serta partisipasi aktif dalam Championship TP2DD.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Barru, Hj. Andi Hilmanida, S.S.T.P., M.Si., menegaskan bahwa seluruh transaksi PAD, baik pajak maupun retribusi, ditargetkan tidak lagi menggunakan uang tunai mulai tahun 2026.
“Kami tidak mengharapkan lagi ada transaksi tunai. Ke depan, seluruh pembayaran pajak dan retribusi akan dilakukan secara non-tunai melalui QRIS, virtual account, maupun mobile banking,” jelasnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Bapenda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, serta UPTD Samsat. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Salah satu terobosan yang diluncurkan adalah program QRIS SIAP (Sehat, Inovatif, Aman Pakai) Pasar yang menyasar pelaku usaha di pasar tradisional agar beralih ke sistem pembayaran digital. Program ini juga diiringi dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital bagi masyarakat dan wajib pajak.
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan dari Bank Sulselbar Cabang Barru menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat implementasi di lapangan.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Barru, Plh Sekda Barru, pimpinan perbankan, jajaran kepala OPD pengelola PAD, camat, lurah dan kepala desa, para kepala UPT Puskesmas, kepala pasar, serta undangan lainnya.