Barru - Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, (Disparekrafpora) Kabupaten Barru, Dr. H. Muhammad Syukri, S.KM., M.Kes., menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi dan keadilan distribusi beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Barru. Hal ini disampaikannya dalam Dialog Publik bertajuk peran pemerintah dalam pendidikan yang digelar di Baruga Singkeru Adae, Sabtu (2/5/2026).
Sebagai kepala dinas yang baru menjabat dua bulan di instansi yang membidangi urusan kepemudaan dan beasiswa tersebut, Dr. Syukri merespons langsung keresahan mahasiswa terkait syarat akreditasi minimal "B" yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus lokal menyampaikan bahwa syarat akreditasi "B" menjadi ganjalan bagi mereka yang berkuliah di program studi (prodi) baru yang sedang berkembang. Dr. Syukri mengakui bahwa regulasi tersebut memang perlu dievaluasi agar sejalan dengan visi "Barru Berkeadilan".
"Saya secara pribadi sepakat bahwa kondisi kampus lokal yang baru membuka prodi unggulan perlu kita perhatikan. Masukan dari adik-adik mahasiswa sangat penting. Kedepan, salah satu solusi yang akan kami kaji adalah menggunakan akreditasi institusi (kampus) sebagai acuan, bukan lagi sekadar akreditasi prodi, agar mahasiswa di prodi baru tetap bisa mengakses beasiswa," jelas Dr. Syukri
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Parekrafpora memaparkan data detail mengenai kesiapan anggaran beasiswa tahun ini. Pemerintah Kabupaten Barru telah menyiapkan total kuota untuk 1.797 penerima, dengan rincian sebagai berikut:
Sarjana (S1) sebanyak 1.510 orang, Diploma (D3) 100 orang, Magister (S2) 72 orang, Doktor (S3) 10 orang serta Beasiswa Kedokteran 5 orang (khusus PTN)
Dr. Syukri juga menjelaskan bahwa standar IPK telah diturunkan dari 3,7 menjadi 3,3 agar jangkauan penerima manfaat lebih luas. Ia menekankan bahwa syarat akreditasi sebenarnya bertujuan untuk memastikan daya saing lulusan Barru di dunia kerja, namun pemerintah tetap akan mencari jalan tengah (pengecualian) bagi prodi baru melalui revisi regulasi.
Lebih lanjut, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan keberadaan kampus-kampus di Barru, seperti Universitas Muhammadiyah Barru dan ITBA Al-Ghazali, yang kini telah memiliki prodi-prodi strategis seperti Administrasi Kesehatan dan IT.
"Kami ingin mahasiswa Barru tidak perlu jauh-jauh ke luar daerah. Kita punya 'permata' di sini. Tugas Disparekrafpora adalah memastikan dukungan beasiswa ini menjadi jembatan (bridge), bukan penghalang (barrier) bagi masa depan kalian," pungkasnya.