Barru - Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru di bawah kepemimpinan Bupati Andi Ina Kartika Sari dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa dan pembukaan akses kerja ke luar negeri. Penegasan itu disampaikan dalam Dialog Publik Isu Peran Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Level Akreditasi Perguruan Tinggi di Kabupaten Barru yang digelar di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sambutannya, Abustan menyebut forum dialog tersebut sebagai momentum strategis untuk membahas dinamika pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Barru yang berhalangan hadir karena agenda kedinasan di luar daerah.
“Dialog seperti ini sangat penting. Selama 33 tahun saya di Barru, baru beberapa kali kita bisa duduk bersama dengan elemen pemuda membahas langsung isu pendidikan,” ujarnya.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah realisasi janji politik di sektor pendidikan yang kini diformulasikan dalam bentuk program beasiswa. Abustan menjelaskan, perubahan skema dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat
“Awalnya kami ingin semua mahasiswa ber-KTP Barru mendapatkan bantuan tanpa syarat. Namun karena aturan, program itu harus difokuskan pada dua kategori, yakni mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi,” jelasnya.
Untuk kategori berprestasi, pemerintah daerah bahkan menurunkan ambang batas Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) agar akses beasiswa semakin luas. Program ini mencakup jenjang Diploma, S1, S2 hingga S3, termasuk alokasi khusus bagi mahasiswa kedokteran.
“Setiap tahun kami menyiapkan lima kuota beasiswa penuh untuk mahasiswa kedokteran di perguruan tinggi negeri, termasuk pembiayaan UKT secara penuh,” tambahnya.
Terkait syarat akreditasi minimal B, Abustan mengakui perlunya penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi riil perguruan tinggi di daerah.
“Saya perintahkan Kadis Parekrafpora dan Kabag Hukum untuk mengkaji revisi Perbup ini. Kami juga akan melibatkan mahasiswa dalam proses pembahasannya,” tegasnya.
Di luar sektor pendidikan formal, Abustan turut memaparkan program kerja sama Pemerintah Kabupaten Barru dengan PT Brexa Jaya dalam membuka peluang kerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Program ini diarahkan untuk membentuk etos kerja, kedisiplinan, serta kemandirian ekonomi generasi muda.
“Sudah ada sembilan orang yang kami kirim ke Jepang. Mereka akan dilatih dan bekerja dengan standar tinggi, lalu diharapkan kembali membawa pengalaman serta modal untuk membangun daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, peserta program mendapatkan pelatihan intensif, mulai dari penguasaan bahasa hingga keterampilan kerja, dengan sebagian besar biaya ditanggung oleh perusahaan mitra. Gaji yang ditawarkan pun dinilai kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Abustan menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing dan keterampilan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sebagai bekal menghadapi persaingan global.
“Sekarang ijazah saja tidak cukup. Harus ada skill, kemampuan bahasa, dan penguasaan teknologi. Ini yang harus dipersiapkan sejak dini,” tegasnya.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, Andi Mylawati Abutan, selaku moderator menegaskan bahwa dialog ini sejalan dengan tema Hardiknas 2025, yakni “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu dan Berkualitas untuk Semua."
“Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah, guru, sektor swasta, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP GAPEMBAR, Afis, mengungkapkan sejumlah kendala dalam penyaluran beasiswa, khususnya terkait persyaratan akreditasi minimal B.
“Banyak kampus di Barru sedang bertransformasi, dari sekolah tinggi menjadi institut hingga universitas. Jurusan baru tentu tidak langsung terakreditasi B, melainkan melalui proses dari C hingga meningkat,” jelasnya
Ia berharap momentum Hardiknas menjadi titik awal revisi kebijakan agar lebih berpihak pada kondisi nyata di lapangan.
“Kami berharap ada kado untuk mahasiswa Barru berupa revisi Perbup, minimal penyesuaian syarat akreditasi sesuai kondisi jurusan yang ada,” tegasnya.
Dialog berlangsung dinamis dalam dua sesi, di mana enam perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan unsur Forkopimda, di antaranya perwakilan Ketua DPRD Barru Drs. H. Muhammad Akil, M.Pd., Kabag Ops Polres Barru Kompol Andi Rahmat, Kasat Intel Polres Barru IPTU Muhammad Adam, S.H., perwakilan Dandim 1405/Parepare Peltu Ismail, serta perwakilan Kejari Barru, sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Barru.
Dialog publik ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah dan generasi muda dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Barru.