Pinrang — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Ir. Syamsuri, meminta adanya penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar, menyusul kelangkaan yang terjadi dalam dua pekan terakhir dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Hal tersebut disampaikan Syamsuri usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan terkait kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di ruang rapat paripurna DPRD Pinrang, Senin (14/9/2026).
Menurut Syamsuri, berdasarkan keterangan dalam RDP, terdapat SPBU yang sebelumnya memperoleh sekitar 16 ton solar, namun kini hanya menerima sekitar 8 ton. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Kami sangat berharap pihak Pertamina betul-betul menyalurkan sesuai jatah setiap SPBU. Bila perlu, dengan kondisi sekarang kami dari DPRD meminta tambahan kuota untuk masyarakat kita agar keluar dari zona tidak nyaman akibat kelangkaan BBM,” tegasnya.
Selain persoalan kuota, DPRD Pinrang juga meminta Satgas Pengawasan BBM dan LPG bekerja lebih maksimal. Syamsuri menilai pengawasan tidak cukup dilakukan hanya dua kali dalam sepekan, tetapi perlu dilakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.
“Kami minta Satgas bekerja setiap hari melakukan pemantauan di lapangan. Kalau hanya dua hari dalam satu minggu, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum. Satgas harus bekerja secara profesional demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Terkait penyaluran BBM bersubsidi, Syamsuri juga meminta pemerintah desa dan kelurahan lebih selektif dalam menerbitkan surat keterangan bagi masyarakat yang berhak memperoleh barcode. Proses tersebut, kata dia, perlu dikoordinasikan dengan lingkungan, dusun, PPL dan BPP agar data penerima benar-benar valid.
Sementara untuk LPG 3 Kg, DPRD mendorong pemerataan pangkalan di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Menurutnya, penyebaran pangkalan yang tidak merata dapat menyulitkan proses distribusi dan berpotensi menimbulkan kelangkaan di wilayah tertentu.
Syamsuri juga menyoroti sikap sejumlah camat atau perwakilannya yang meninggalkan RDP sebelum rapat selesai. Ia menilai tindakan tersebut kurang etis karena camat merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat kecamatan. “Kami merasa tersinggung dengan persoalan ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekda,” tegasnya.
Ia berharap seluruh stakeholder, mulai pemerintah daerah, Pertamina, SPBU, agen, pangkalan hingga pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, dapat bekerja sama secara serius agar persoalan kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg di Kabupaten Pinrang segera teratasi.