Barru - Kabupaten Barru menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dipilih dan dikunjungi langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., dalam agenda Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat melihat langsung implementasi Transformasi Posyandu Era Baru berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan mendasar masyarakat hingga tingkat desa.
Rombongan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri diterima Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru sebelum melanjutkan kunjungan ke Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja.
Dalam sambutannya, Wabup Abustan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan Posyandu di Kabupaten Barru. Menurutnya, kunjungan langsung Dirjen Bina Pemdes menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan transformasi Posyandu berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan Posyandu Era Baru yang benar-benar hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Abustan menjelaskan, Kabupaten Barru saat ini memiliki 274 Posyandu yang tersebar di tujuh kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Posyandu telah memiliki SK terkait implementasi enam bidang SPM. Pemerintah Kabupaten Barru menargetkan seluruh 274 Posyandu telah memiliki SK dan mampu menjalankan fungsi Posyandu Era Baru secara optimal hingga akhir 2026.
Menurutnya, transformasi Posyandu memiliki arti penting karena lembaga ini tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi salah satu pintu awal untuk mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat, seperti kesehatan ibu dan anak, risiko stunting, kemiskinan, pendidikan hingga kebutuhan pelayanan dasar lainnya.
“Karena itu, Posyandu perlu terus dikuatkan. Jika berjalan dengan baik, berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditangani lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo mengatakan, kunjungan ke Barru dilakukan untuk melihat langsung kondisi desa sekaligus mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat.
“Kami datang untuk melakukan collecting, melihat dan mencatat apa yang paling dibutuhkan oleh desa-desa di Barru. Setelah persoalannya teridentifikasi, kita akan bersama-sama mencari solusi yang paling memungkinkan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian pembangunan desa di Kabupaten Barru. Dari 40 desa, sebanyak 34 desa berstatus mandiri dan 6 desa berstatus maju. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi modal penting bagi Barru untuk terus mengembangkan inovasi dan memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.
La Ode Ahmad menegaskan, Posyandu Era Baru kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui enam bidang SPM, Posyandu diarahkan menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang mampu mendukung pelayanan masyarakat secara lebih komprehensif.
PKK, Posyandu dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya juga didorong menjadi akselerator berbagai program prioritas pemerintah hingga tingkat keluarga, termasuk penanganan stunting, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, hasil identifikasi lapangan akan menjadi bahan pemerintah pusat dalam menyiapkan program yang lebih tematik sesuai kebutuhan desa. Kabupaten Barru bahkan dinilai memiliki peluang menjadi salah satu lokasi percontohan atau piloting sejumlah program pembangunan desa.
“Jangan abai dengan desa. Kalau kita ingin membangun daerah, maka bangunlah desa dan kelurahannya. Karena masyarakat tinggal dan tumbuh di desa,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Nitta Rosalin, S.E., M.A., menjelaskan bahwa asistensi, monitoring dan evaluasi di Desa Siddo merupakan bagian dari percepatan Transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Transformasi tersebut menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung pelayanan masyarakat melalui enam bidang SPM.
Usai kegiatan, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke Posyandu Al-Amanah, Dusun Congko, Desa Siddo, untuk melihat secara langsung pelaksanaan layanan bersama pengurus dan kader Posyandu.
Kegiatan turut dihadiri jajaran Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta unsur Pemerintah Kabupaten Barru, di antaranya Ketua TP Posyandu sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Inspektur Daerah, Kepala DPMDPPKB beserta jajaran, serta Pengurus TP PKK Pokja IV.