Makassar — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya Pancasila dan integritas sebagai fondasi utama dalam membangun kepemimpinan birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintah LAN RI Makassar, Rabu (9/9/2026).
Membawakan materi “Wawasan Kebangsaan, Kepemimpinan Pancasila dan Integritas”, Andi Ina mengingatkan 40 peserta bahwa pejabat administrator tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajerial. Seorang pemimpin birokrasi juga dituntut memiliki wawasan kebangsaan, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta konsisten menjaga integritas dalam setiap keputusan dan pelayanan publik.
“Pancasila adalah kompas kita dalam memimpin. Integritas adalah harga mati. Tanpa keduanya, tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan menjadi wacana,” tegasnya.
Menurut Andi Ina, wawasan kebangsaan menjadi landasan bagi aparatur agar tidak terjebak pada kepentingan sempit, sementara integritas menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia berharap pembelajaran dalam PKA tidak berhenti pada pemahaman di ruang kelas, tetapi diterjemahkan menjadi praktik kepemimpinan di masing-masing instansi.
“Saya berharap ilmu dan nilai yang kita diskusikan hari ini tidak berhenti di ruang kelas. Implementasikan di tempat tugas masing-masing untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan,” pungkasnya.
Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintah LAN RI Makassar, Dr. Muhammad Aswan, M.Si., turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Barru sebagai narasumber. Menurutnya, pengalaman Andi Ina dalam memimpin daerah dapat menjadi inspirasi bagi peserta dalam memperkuat kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan.
PKA Angkatan III Tahun 2026 diikuti 40 peserta dari sejumlah pemerintah daerah dan kementerian, antara lain Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Morowali, Banggai, Takalar, Mamuju, Luwu, Mamasa, Kepulauan Yapen, Maybrat, Seram Bagian Barat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.